PERLUKAH LAPORAN KEUANGAN?
Oleh: Muhamad Maulana
Nim: 181102001
Date: 26 Maret 2018
Laporan keuangan informasi kunci bagi manajemen dalam memutuskan keputusan. Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan diantaranya:
Menyediakan informasi yang dapat dipercayadan bermanfaat bagi investor dan kreditor
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahan dengan menunjukkan sumber ekonomi
Menyedikan informasi keuangan yang dapat menghasilkan laba
Menyediakan informasi sumber dana
Menyediakan informasi prediksi aluran kas masuk
Menyediakan informasi lain tentang kinerja perusahaan
(Tjahjono, Sulastiningsih, 2003).
Ahli lain menyimpulan tujuan penyampaian laporan keuangan dibedakan menjadi dua yaitu:
Penyediaan informasi yang bermanfaaf bagi pemakai dalam pembuatan keputusan seperti investasi, kredit dan lainnya
Menyediakan informasi bagi user dalam hal menilai jumlah, waktu dan ketidak pastian masa yang akan datang (Hartono, 2000)
Melihat uraian di atas, laporan keuangan sangat diperlukan bagi pihak manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, masyaraka dan pemerintah. Oleh karena itu sebuah laporan keuangan perlu dibuat sesuai standar dan kode etik yang jujur.
Daftar Pustaka
Hartono, Jogianto. 2000. Teori Portofolio dan AnalisisInvestasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Tjahjono, Ahmad & Sulastiningsih. 2003. Akuntansi Pengantar Pendekatan Terpadu Buku 1. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Piutang Dari Persepsi Akuntansi
Andri Gunara
NIM: 181202005
Date: 28 Maret 2018
Piutang adalah tagihan-tagihan yang ditahan terhadap pelanggan dan pihak-pihak lain untuk uang, barang-barang atau jasa (Sumadji, et al., 2006). Suharli (2006) mengingatkan bahwa piutang mencakup tangihan dalam bentuk uang kepada perseorangan, badan usaha atau pihak tertagih lainnya.
Dalam satandar Akuntansi Keungan (PSAK) no. 43 piutang dinyatakan sebagai pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau jangka pendek suatu perusaan yang berasal dari transaksi usaha. Piutang bisa dikelompokan atas piutang dagang, piutang wesel dan piutang lainnya.
Penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa piutang pada hakekatnya tagihan pada pihak lain baik secara pribadi ataupun pada perusahaan.
Daftar Pustaka
Sumadji P., Yuda Pratama., Rosita. 2006. Kamus Ekonomi Lengkap.Wipress
Suharli, Mechell. 2006. Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
Meningkatkan Pajak Reklame
Oleh:
Neng Lutvie Agustina
Date: 28 Maret 2018
Pengertian Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah.
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.
Dasar Hukum
Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. Teruntuk di Kota Kendari Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Reklame.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Pengendalian Internal
Oleh:
Agis Nurismaya
Date: 2April 2018
Menurut Nainggalon (2005 : 193) sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian dari kebijakan – kebijakan dan prosedur –prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi.
Mulyadi (2012 : 163) menyatakan tujuan sistem pengendalian intern adalah:
Menjaga dan mengawasi kekayaan organisasi, dalam hal ini prosedur serta catatan yang berkaitan dengan proses keputusan yang mengarah kepada manajemen atas seluruh transaksi yang terjadi usaha, ditujukan untuk mencegah atau menghindari pekerjaan yang berganda yang tidak perlu serta menghindari terhadap seluruh aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien
Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, dimana sistem pengendalian intern ini dapat memberikan jaminan bahwa prosedur dan pencatatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Menurut Mulyadi (2011:164) Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal adalah: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiapunit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.
Ini artinya dalam pengendalian intern akan dapat terpeliharanya aset perusahaan, berjalannya kebijakan perusahaan. Semuanya ini bisa tercapai bila ada standar dan prosedur yang baku.
Daftar Pustaka:
Mulyadi. 2015 Unsur Pokok Pengendalian Internal Sistim Informasi
Akuntansi.Salemba 4. Jakarta
Nainggolan, Pahala. 2005. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pajak dan fungsinya
Oleh:
Annisa Hasnal Khuluqui
Date: 4 April 2018
Pajak
Dalam UU No 28 Tahun 2007 Tentang KUP pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definii tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasiindividual oleh pemerintah.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Fungsi Pajak
Pada dasarnya fungsi pajak menurut Ilyas dan Wirawan (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara.Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :
Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)
Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kasnegara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
Fungsi mengatur (regularend)
Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :
Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
Pajak sangat berguna sebagai fungsi salah satu pemasukan dana ke negara dan mengatur kekayaan yang ada pada masyarakat. Beberap negara memberlakukan peraturan pajak lebih progresif misal, 30% dari total penghasilan yang diperoleh
Daftar Pustaka
Ilyas, Waluyo & Wiryawan B. 2000. Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
Fungsi Pajak Daerah
Oleh:
Helma Lia Lestari
Date: 4 April 2018
Pajak Daerah Kabupaten / Kota
Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajibkepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis-Jenis Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan jenis-jenispajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Pajak hotel
Pajak restoran
Pajak hiburan
Pajak reklame
Pajak penerangan jalan
Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak parkir
Pajak air tanah
Pajak sarang burung walet
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Daftar Pustaka
UU no. 28 tahun 2009
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Oleh:
Lisna Nurhayat
Date: 6 April 2018
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuanganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
Penerimaan Lain-Lain
Daftar Pustaka
UU no. 32 tahun 2004
Tahukan Anda dengan Aktivitas Akuntansi?
Oleh:
Puspitasari
Date: 8 April 2018
Aktivitas Utama dalam Akuntansi.
Secara umum ada beberapa aktivitas akutansi yaitu:
Aktivitas Identifikasi
Aktivitas untuk mengidentifikasikan transaksi-transaksi ataupun arus keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Identifikasi ini penting untuk bisa menghilangkan data yang komperhensif.
Aktivitas Pencatatan
Setelah transaksi-transaksi di identifikasikan kemudian transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam bentuk laporan keuangan.
Aktivitas Komunikasi
Setelah transaksi-transaksi di identifikasi dan dicatat, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil catatan tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan informasi komunikasi, baik dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan.
Jenis-Jenis Akuntansi
Akuntansi Keuangan
Bidang akuntansi secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti utang (kewajiban), modal (ekuitas), ataupun perubahan aset perusahaan.
Akuntansi Manajemen
Bidang akuntansi yang memberikan data real kepada pihak internal perusahaan (manajemen) unuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya.
Akuntansi Biaya
Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain.
Akuntansi Pajak
Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini untuk meminimalisi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
Akuntansi Pemeriksaan
Bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Akuntansi Anggaran
Bidang akuntansi mempelajari penyusunan budget atau pengeluaran dari sebuah perusahaan kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual.
Akuntansi Pemerintahan
Bidang akuntasi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat.
Akuntansi pendidikan
Bidang akuntansi yang output nya diarahkan khusus di bidang pendidikan, misalkan untuk menjadi pengajar akuntansi, peneliti, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan edukasi akuntansi.
Sistem Akuntansi
Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti oleh langkah-langkah yang akan diambil kedepannya.
Akuntansi Internasional
Bidang akuntansi yang mempelajari masalah-masalah internasional seperti perdagangan internasional yang umum terjadi di perusahaan multinasional atau internasional.
RASIO KEUANGAN
Oleh:
Restu Maulida Septiani
Date: 8 April 2018
Jenis-Jenis Rasio Keuangan
Menurut Kasmir (2012:105), rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut:
Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkam angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.
Menurut Harahap (2010:301), rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan di likuidasi.
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar.
Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan persentase kenaikan penjualan/pendapatan tahun ini dibanding tahun lalu.
Penilaian pasar adalah rasio yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan dipasar modal.
Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.
Analisis rasio keuangan atas laporan keuangan akan menggambarkan atau menghasilkan suatu pertimbangan terhadap baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan, serta bertujuan untuk menentukan seberapa efektif dan efisien dalam kebijaksanaan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan setia tahunnya. Berdasakan penjelasan mengenai rasio-rasio tersebut, berikut penulis akan menjelaskan lebih lanjut rasio keuangan yang menjadi bahan penelitian yaitu rasio likuiditas.
Rasio Likuiditas
Menurut Kasmir (2012:130) Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.
Tujuan dan manfaat rasio likuiditas untuk perusahaan menutut Kasmir (2012:132) adalah sebagai berikut:
Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utag lancar.
Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
Jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:
Rasio lancar (current ratio) menurut Kasmir (2012:134) adalah sebagai berikut:
Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.
Rasio kas (cash ratio) menurut Kasmir (2012:138) adalah sebagai berikut:
Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.
Rasio cepat (quick ratio) menurut Kasmir (2012:136) adalah sebagai berikut:
Rasio cepat atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Artinya mengabaikan nilai sediaan, dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama utuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.
Rasio perputaran kas (cash turnover) menurut Kasmir (2012:140) adalah sebagai berikut:
Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja yang bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar.
Daftar Pustaka
Current Rasio Dalam Akuntansi
Oleh:
Risma Diana Putri
Date: 10 April 2018
Pengertian Rasio Lancar
Pengertian current ratio menurut Kasmir (2014:134) menyatakan bahwa:
Rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.
Rumus untuk mencari rasio lancar menurut Kasmir (2014:134) adalah sebagai berikut:
Current Ratio (CR) = (Aktiva Lancar (Current Assets))/(Kewajiban Lancar (Current Liabillities))
Menurut Fahmi (2012) “current ratio ( Rasio Lancar ) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo”. Sedangkan menurut Atmaja (2008:365) Current ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio yang rendah menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan buruk. Sebaliknya jika current ratio relatif tinggi, likuiditas perusahaan relatif baik. Namun harus dicatat bahwa tidak pada semua kasus dimana current ratio tinggi, likuiditas perusahaan pasti baik. Meskipun aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar, perlu diingat bahwa item-item aktiva lancar seperti persediaan dan piutang terkadang sulit ditagih atau dijual secara tepat.
Menurut Halim & Hanafi (2009:204) menyatakan bahwa
Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah asset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat.
Daftar Pustaka
Atmaja, Lukas Setia. 2008. Teori dan Praktek Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Penerbit ANDIHanafi & Halim, 2009
Halim, Abdul & Hanafi, Mahmud M.. 2009. Analisi Laporan Keuangan.Edisi 4.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Kasmir. (2014), Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Fahmi, Irham. (2012). “Analisis Kinerja Keuangan”, Bandung: Alfabeta
Pentingkah Penelitian Terdahulu PadaTugas Akhir?
Oleh:
Wiani Yulia
Date: 10 April 2018
Hasil observasi cukup banyak tugas akhir mahasiswa yang memasukan penelitian masa lalu dalam karya ilmiahnya. Lantas untuk apa gunanya? Berapa jumlah penelitian yang diperlukan untuk dimasukan?
Hasil wawancara pada beberapa dosen PTN dan PTS di Kota Bandung selama bulan Maret 2018 rata-rata mereka mengatakan penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswa dengan yang sudah dilakukan. Ini berfungsi juga sebagai pengkoreksi sekaligus memperkuat penelitian mahasiswa tersebut. Hasil juga menjelaskan tidak ada jumlah yang pasti berapa yang dipelukan sebagai pembanding penelitian mahasiswa, namun sebagai pedoman bisalah diambil penelitian terdahulu 3 x jumlah variabel penelitian mahasiswa. Ini artinya bila mahasiswa memiliki 2 variabel penelitian, maka diperlukan 6 penelitian terdahulu.
Demikian hasil rangkuman diskusi dengan para insan akademik di Kota Bandung. Semoga bermanfaat.
Definisi Akuntansi
Oleh:
Zahra Zakiah
Date: 12 April 2018
Pengertian akuntansi American Accounting Association (AAA) yang dikutip dari buku Pura Rahman (2013: 4) adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan definisi akuntansi sebagaimana dinyatakan oleh Accounting Principles Board (1970) yang dikutip dalam buku Slamet (2016: 1) yang jika diterjemahkan pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik, dalam mengambil pilihan-pilihan beralasan diantara berbagai tindakan alternatif. Akuntansi meliputi beberapa cabang, misalnya akuntansi keuangan, akuntansi managemen, dan akuntansi pemerintahan.
Menurut Suwarjono (2002: 10) dalam bukunya Pura Rahman (2013) pengertian akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.
Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudakan untuk menunjukan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan (judgment). Pengertian seni mengacu pada suatu keahlian untuk memilih (prinsip, metode, dan teknik) yang sesuai dengan kebutuhan dan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat menyediakan suatu informasi kuantitatif yang akurat yang dapat menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui apakah operasional perusahaan telah berjalan dengan efektif dan efisien agar para pengguna dan penerima suatu informasi dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat.
Daftar Pustaka
Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. Penerbit: Erlangga
Slamet, 2016. Pengantar Akuntansi 1 . Penerbit: Upp Stim Ykpn
Akuntansi Pemerintah Indonesia
Oleh:
Dudung Abdul Rohman
Date: 12 April 2018
Akuntansi (yang dimaksudkan disini akuntansi pemerintah Indonesia) didefinisikan sebagai aktifitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengembalian keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari beberapa kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Iskandar 2002: 3).
Jadi akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasaian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Iskandar 2002: 3). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 Ayat 3 mengatakan: “Akuntansi Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Adapun tujuan dari akuntansi pemerintah yaitu memberikan sebuah informasi yang menyangkut keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada penggunanya dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Berkenaan dengan itu tujuannya yaitu:
Akuntabilitas
Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyapaikannya suatu laporan keuangan. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat (5).
Manajerial
Selain akuntabilitas akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada paraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
Pengawasan
Akuntansi pemerintah diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Indonesia ini memiliki suatu badan pemeriksa eksternal pemerintah, yaitu BPK-RI untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara, yag terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum (general audit) pemeriksaan ketaatan (complience audit) dan pemeriksaan operasional atau manajerial (manajement audit).
Daftar Pustaka
Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit: Salemba Empat
Penerimaan Pajak
Oleh:
Jaitun
Date: 13 April 2018
Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.
Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah sebagai berikut:
“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.
Sedangkan menurut kamus besar akuntansi pengertian penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undangan perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2010: 105).
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa:
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.
Sedangkan menurut Suryadi (2011: 105) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:
“Pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.
Pengertian penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).
Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat jendral pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementrian keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.
Daftar Pustaka
John Hutagaol, 2007. Perpajakan. Penerbit: Graha Ilmu
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruh Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik. 1 (4) : 105-121
Biaya Produksi atas Barang
Oleh:
Satini
Date: 13 April 2018
Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini dikeluarkan oleh departemen produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (Sutrisno. 2012), pada perusahaan manufaktur di indonesia biaya produksi ini merupakan komponen dari beban pokok penjualan.
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi. 2012).
Menurut Sutrisno (2012), biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini dikeluarkan oleh departemen produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Menurut Ismaya (2010) dalam kamus akuntansi, biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi yang terdiri dari bahan langsung, upah langsung, dan biaya tidak langsung.
Sedangkan menurut Munawir (2010: 326), “Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pengolahan (manufaktur) atau mengolah barang yang siap dijual atau dikonsumsi maupun biaya pelaksanaan atau pemberian jasa atau pelayanan”.Adapun menurut Raiborn dan Kinney (2011: 42) “Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan atau perolehan produk atau menyediakan jasa yang secara langsung menghasilkan pendapatan untuk sebuah perusahaan”.
Biaya produksi juga disebut biaya manufaktur atau biaya pabrik didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Widilestariningtyas et al, 2012: 3). Gabungan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama (prime cost), yaitu biaya yang langsung membentuk produk jadi, sedangkan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut biaya konversi (conversion cost), yaitu biaya yang merubah bahan baku menjadi produk jadi (Mursyidi, 2010:15).
Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi yaitu proses mengubah input (masukan) berupa bahan baku menjadi output (keluaran) berupa barang jadi yang siap dijual. Biaya yang digunakan untuk mengubah input tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, jika dijumlahkan, maka inilah yang disebut biaya produksi.
Daftar Pustaka
Ismaya, Sujana. 2010. Kamus Akuntansi. Bandung: Pustaka Grafika
Mulyadi. (2012). Akuntansi Biaya., Edisi 3 , Salemba Empat, Jakarta.
Munawir, S. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
Raiborn, Cecily A. dan Michael R. Kinney. 2011. Akuntansi Biaya: Dasar dan Perkembangan. Buku 1.Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep dan Aplikasi), Ekonisia, Yogyakarta